Topoyo, 2 Juli 2025

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (Diskominfosandi) menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Blankspot dan Lemah Sinyal Internet di Kabupaten Mamuju Tengah, bertempat di Hotel Fadilah, Topoyo (2/7/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam mendukung pemerataan akses digital di seluruh wilayah provinsi, khususnya di daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan jaringan telekomunikasi dan internet.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Dinas Kominfo, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, Kepala SMA/SMK, SLB, Kepala Puskesmas yang mendapatkan bantuan melalui “Program Penyediaan Jaringan Internet bagi Sekolah” dan SULBAR BERDAYA dengan target “Sulawesi Barat Zero Blankspot”. Rapat ini juga menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah-langkah teknis yang konkret untuk menangani wilayah blankspot dan lemah sinyal di kabupaten Mamuju Tengah.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Litha Febriani dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan untuk mempercepat pemerataan akses jaringan internet, terutama di wilayah yang masih tergolong blankspot atau memiliki sinyal lemah.

Rapat teknis ini menjadi forum koordinasi strategis antara Pemprov Sulbar, Pemkab Mamuju Tengah, pemerintah kecamatan dan desa, dalam menyusun langkah-langkah konkret penanganan wilayah blankspot dan lemah signal.

Kepala Diskominfosan Provinsi Sulbar, Mustari Mula, menekankan bahwa infrastruktur TIK yang merata adalah pondasi penting dalam mendukung transformasi menuju desa digital dan layanan publik berbasis teknologi di Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfosan Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, menyampaikan bahwa pemetaan titik-titik blankspot dan upaya penanganannya menjadi bagian penting dari akselerasi pembangunan infrastruktur TIK, sekaligus mendukung transformasi digital di tingkat desa. “Blankspot bukan hanya masalah sinyal, tapi tantangan besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang setara, akses pendidikan digital, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah terpencil. Karena itu, perlu ada kolaborasi yang serius antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa,” ujarnya..(Kas)

Tobadak. Rabu, 18 Juni 2025. Dalam rangka untuk memastikan kesiapan pelaksanaan evaluasi peniaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, Bupati Mamuju Tengah melaksanakan rapat evaluasi guna untuk mengecek dan memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menyiapkan yang tergabung dalam gugus tugas KLA Kabupaten Mamuju Tengah. Disampin itu juga mengecek kesiapan perangkat, tempat pelaksanaan kegiatan,  ketersediaan jaringan internet serta beberapa titik lokasi yang akan menjadi lokus dan sampel dalam penilaian.  Evaluasi dan penilain KLA Kabupaten Mamuju Tengah oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia akan dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Juni 2025 melalui Zoom. Pada pelaksanaan penilaian juga direncanakan akan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Barat.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Mamuju Tengah, Sekretaris Daerah, dan Para Kepala Perangkat Daerah gugus tugas KLA Kabupaten Mamuju Tengah. Diakhir arahannya Bupati Mamuju Tengah menekankan dan mengintakan kembali kepada Kepala Perangkat Daerah terkait agar betul-betul dapat menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Penilai pada saat pelaksanaan penilaian. [Humas Diskominfo Mateng]

Rapat Reviu Domain Kebijakan Internal SPBE dan Domain Layanan SPBE tahun 2025 di ruang rapat Aula B Kantor Bupati Mamuju Tengah Kab, Senin (16/6/2025).

Mamuju Tengah, 16 Juni 2025 - Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah menyelenggarakan Rapat Reviu Domain Kebijakan Internal SPBE (Indikator 1 sd 10) dan Domain Layanan SPBE (Indikator 38) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Mamuju Tengah.

 Rapat ini dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Litha Febriani, dan Rapat ini juga dihadiri oleh bebrapa kepala OPD seperti kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Ishaq Yunus, Inspektur Inspektorat Sakaria, Kepala BKPSDM Bambang Suparni Perwakilan Bapperida, , BPKAD, PTSP, Bagian Hukum, Organisasi, pemerintahan dan Seluruh Tim Koordinasi SPBE  Kabupaten Mamuju Tengah. 

“Pentingnya amanah Pepres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, pemerintah daerah wajib mengimplementasikan sistem yang terintegrasi satu sama lain Menyelaraskan kembali antara kebijakan dan praktik pelayanan, Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik secara digital, Menemukan solusi konkret terhadap kendala implementasi di lapangan dan dengan SPBE, kita dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pemerintahan,” ujar Litha Febriani.

 Rapat ini juga membahas tentang pentingnya meningkatkan kualitas layanan SPBE di Kabupaten Mamuju Tengah. “Layanan SPBE merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami berharap bahwa dengan adanya rapat ini, kita dapat meningkatkan kualitas layanan SPBE dan Menaikkan Nilai Indeks SPBE Kab Mamuju Tengah,” Dr. Ishaq Yunus, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah.

“Kami berharap bahwa dengan adanya rapat ini, kita dapat meningkatkan kualitas SPBE di Kabupaten Mamuju Tengah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Litha Febriani.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SPBE di Kabupaten Mamuju Tengah dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. (Kas)

Tobadak, Senin 26 Mei 2025. Sebagai bentuk kesungguhan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam pembangunan pada sektor pertanian, Bupati Mamuju Tengah bersama Wakil Bupati Mamuju Tengah dan Sekretaris Daerah setelah pelaksanaan Apel Gabungan di halaman Kantor Bupati Mamuju Tengah melakukan penyerahan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Kelompok Tani Penerima Bantuan. Hal ini sebagai bentuk perwujudan pelakanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah 2025-2030 “Terwujudnya Mamuju Tengah Daerah Agropolitan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Dalam sambutan Bupati pada penyerahan bantuan alsintan menyampaikan bahwa penyerahan bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus sebagai upaya untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian.

Selanjutnya dalam arahannya juga menyampaikan dan mengingatkan kepada Kelompok Tani penerima bantuan agar bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah betul betul digunakan dan dimanfaatkan untuk pengelolaan lahan pertanian masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat petani. Turut hadir dalam penyerahan Alsintan, Staf Ahli Bupati, Asisten dan Para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. [Humas Diskominfo Mamuju Tengah].

Mamuju Tengah, 23 Mei 2025 — Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mamuju Tengah resmi melantik Ketua terpilih periode 2025–2030 dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah, Kamis (23/5).

Ketua PMI Kabupaten Mamuju Tengah yang baru, Hj. Asriani Arsal dilantik langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sulawesi Barat, Hj. Anggraeni Anwar, disaksikan oleh Bupati Mamuju Tengah, H. Arsal Aras, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta para relawan dan pengurus PMI dari berbagai kecamatan.

Dalam sambutannya, Ketua PMI yang baru menegaskan tekad untuk membawa organisasi kemanusiaan ini semakin dekat dengan masyarakat. “Kami siap mengemban amanah ini, Kepengurusan PMI Kabupaten Mamuju Tengah periode 2025 – 2030 Insya Allah  akan berkarya secara lebih cepat, langsung dan baik kepada masyarakat melalui program utama dalam peningkatan pelayanan donor darah sukarela, kedaruratan bencana dan pencegahan dampak perubahan iklim, sebagai upaya pengurangan kerentanan dan penguatan ketahanan masyarakat.

Bupati Mamuju Tengah menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap kepengurusan baru PMI. Ia berharap PMI semakin aktif bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan misi kemanusiaan. “PMI adalah mitra penting pemerintah dalam urusan kemanusiaan, khususnya dalam menghadapi situasi darurat dan kebutuhan darah di rumah sakit,” kata Bupati dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Sulawesi Barat menekankan pentingnya penguatan organisasi PMI di daerah, agar mampu merespons cepat berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pada situasi darurat dan bencana.

Acara pelantikan ditutup dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan pataka PMI sebagai simbol tanggung jawab dan amanah kemanusiaan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan.

Dengan semangat baru, PMI Kabupaten Mamuju Tengah siap melangkah maju dan terus hadir bagi masyarakat, tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan. (kas)

Topoyo, 22 Mei 2025

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfosandi) terus berupaya mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital di wilayah pedesaan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah koordinasi pelaksanaan Transformasi Menuju Desa Digital, yang digelar pada hari Kamis, 22 Mei 2025, di Desa Waeputeh sebagai lokus pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi perubahan yang diinisiasi oleh Kasmawati, peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang saat ini sedang mengikuti pelatihan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar.

Koordinasi ini melibatkan unsur Pemerintah Desa Waeputeh, perangkat desa, tim aksi perubahan, serta perwakilan dari Diskominfosandi. Dalam pertemuan tersebut, Kasmawati memaparkan rencana kerja aksi perubahan yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi.

“Transformasi digital desa bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Desa Waeputeh kami pilih sebagai lokus karena kesiapannya dan komitmen pemerintah desanya untuk beradaptasi,” ujar Kasmawati dalam sambutannya.

Kegiatan ini membahas beberapa aspek penting seperti kebutuhan infrastruktur pendukung, kesiapan SDM desa, serta rencana implementasi sistem pelayanan digital, termasuk aplikasi administrasi desa dan platform informasi warga.

Kepala Desa Waeputeh mengapresiasi program ini dan menyampaikan kesiapan pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam implementasi program digitalisasi.

“Kami siap mendukung dan menjadi contoh bagi desa lain. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena mempermudah akses terhadap layanan publik,” ungkapnya.

Koordinasi ini menjadi langkah awal dari proses transformasi dan akan ditindaklanjuti dengan pelatihan, pendampingan teknis, serta penyusunan regulasi pendukung di tingkat desa. Melalui aksi perubahan NDH_16 ini, diharapkan Desa Waeputeh dapat menjadi model Desa Digital yang dapat direplikasi di desa-desa lain di Kabupaten Mamuju Tengah. (kas)