Mamuju Tengah – Sekretaris Dewan DPRD Kota Palu bersama rombongan mengadakan kunjungan konsultasi terkait implementasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di kantor Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian (DisKominfostatisper) Mamuju Tengah pada hari kamis, 30 Januari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi dan mendapatkan masukan mengenai penerapan TTE dalam pemerintahan, guna mempercepat proses administrasi serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Sekretaris DPRD Kota Palu (Muliati,SH.,M.M.,M.H) di damping Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Palu ( Dina Firdiana,S.H), dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa penggunaan TTE diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas di setiap tahap administrasi pemerintahan. “Penerapan TTE akan memudahkan proses pengesahan dokumen penting secara digital, yang tentunya akan mengurangi ketergantungan pada tanda tangan manual dan mempercepat alur kerja di DPRD Kota Palu,” jelas Muliati,SH.,M.M.,M.H.

Kunjungan ini diterima dengan baik oleh Kepala Dinas Komunikasi,informatika,statistic dan persandian Kabupaten Mamuju Tengah, [Dr.Ishaq Yunus,S.IP.,M.AP], di damping Kepala Bidang Persandian (Nur Ainung SP, S.ST.,M.M) yang juga menyambut positif langkah DPRD Kota Palu dalam mengadopsi teknologi digital. Dalam diskusi yang berlangsung. Dr. Ishaq Yunus,S.IP.,M.AP menjelaskan tentang pengalaman Dinas Kominfo Mamuju Tengah dalam mengimplementasikan TTE, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses tersebut. “Kami sangat mendukung langkah DPRD Kota Palu untuk mengimplementasikan TTE. Teknologi ini tidak hanya mempercepat pekerjaan administrasi, tetapi juga memastikan keamanan dokumen,” tambahnya.

Selama pertemuan, kedua belah pihak juga membahas persiapan yang perlu dilakukan untuk memfasilitasi penggunaan TTE secara efektif, termasuk kebutuhan akan pelatihan bagi para pegawai dan pihak terkait di DPRD Kota Palu. Diskusi ini juga mencakup teknis pengoperasian sistem TTE yang akan digunakan serta integrasi dengan sistem lainnya di pemerintahan.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama untuk menerapkan teknologi dalam pemerintahan daerah, serta menjadi langkah awal yang penting untuk mewujudkan sistem administrasi yang lebih modern dan efisien di Kota Palu.

Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Mamuju Tengah dipimpin Oleh Kepala Dinas (Dr.Ishaq Yunus,S.Ip.,M.AP) yang dampingi Kepala Bidang Persandian (Nur Ainung S Parampasi,S.ST.,M.M) dan Kepala Bidang Informatika (Hj,Kasmawati,S.Pd.,M.Pd), terus berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian serta pengembangan infrastruktur digital. Langkah ini penting guna mendukung efektivitas pelayanan publik dan mengantisipasi perkembangan teknologi yang pesat. Dalam rangka itu, pihak Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam hal ini kepala Dinas melakukan diskusi dengan lembaga Pendidikan bapak (Dr.Ir. Adam M.Tanniewa, S.Kom.,SE., MM., IPM.,Asean Eng) salah Satu Dosen di Kampus Universitas Sulawesi Barat yang sekaligus sebagai Ketua APTIKOM Sulawesi Barat Periode 2024-2029. Kolaborasi ini bertujuan untuk merancang program pelatihan, Kesediaan SDM yang tersertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia digital yang semakin kompleks.

Peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan sangat penting mengingat meningkatnya ancaman dunia maya. Pelatihan terkait sistem keamanan informasi dan pengelolaan data menjadi fokus utama. Selain itu, penguatan kemampuan pemrogramer bagaimana mendesain di kalangan pegawai juga diupayakan agar dapat mendukung pengembangan aplikasi dan sistem yang lebih efisien.

Tidak hanya itu, pengembangan infrastruktur digital yang mumpuni juga menjadi prioritas, baik dalam hal jaringan, server, maupun sistem yang mendukung pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas ini, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Mamuju Tengah dapat menghadirkan layanan yang lebih aman, cepat, dan terpercaya untuk masyarakat.

Dengan adanya kunjungan dan koordinasi ini, harapan kedepannya ada MOU yang dapat meningkatkan sinergi dan mempercepat transformasi digital di daerah Kabupaten Mamuju Tengah serta memperkuat ketahanan teknologi yang ada.

Mamuju Tengah, 23 Januari 2025 – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait implementasi Aplikasi SI-LINCAH (Sistem Informasi Layanan Pencairan Tanpa Hambatan). Acara yang berlangsung di Aula A Kantor Bupati ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

SI-LINCAH merupakan inovasi digital yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pencairan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi kendala dalam proses administrasi dan memberikan pelayanan yang lebih transparan serta efisien bagi masyarakat.

Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (Imansyah,S.Kom,MM) dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan SI-LINCAH sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Dengan adanya aplikasi SI-LINCAH, kami berharap proses pencairan anggaran dapat berlangsung lebih cepat, tanpa ada hambatan administrasi yang berarti. Selain itu, masyarakat juga dapat lebih mudah memantau perkembangan pencairan dana yang telah disalurkan,” ungkapnya.

Dalam Bimtek tersebut, para peserta diajarkan mengenai cara penggunaan aplikasi SI-LINCAH, mulai dari pendaftaran, pengajuan, hingga proses verifikasi dan pencairan anggaran. Narasumber yang berkompeten memberikan pemaparan dan tutorial langsung kepada peserta untuk memastikan setiap tahapan dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Pemerintah daerah berharap dengan adanya bimbingan teknis ini, seluruh instansi terkait dapat segera mengimplementasikan aplikasi SI-LINCAH dalam layanan mereka, guna mendukung program pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, SI-LINCAH juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah yang selama ini menghambat proses pencairan anggaran, seperti keterlambatan, tumpang tindih data, dan minimnya transparansi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan layanan publik menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

Diharapkan bahwa dengan penggunaan aplikasi ini, pemerintah daerah kabupaten Mamuju Tengah dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah melakukan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.

Turut Hadir dalam rapat ini, Kepala Dinas kominfosandi, Dr. Ishaq Yunus, S.IP., M.A.P., Kepala BPS Kabupaten Mamuju Tengah, Sundari Budiani, S.ST., M.Si., beserta Tim Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) BPS, Kepala Bidang Informatika, Kasmawati, S,Pd, M.Pd., Kepala Seksi Statistik, Atriani, S.Str, M.Kes., perwakilan Bapperida sebagai sekretariat SDI, serta Dinas Perikanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampel Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah Dr. Ishaq Yunus, S.IP., M.A.P., dalam sambutannya mengatakan bahwa IPS 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. “IPS 2024 sudah meningkat dengan pesat, namun masih perlu terus diupayakan Bersama, agar dapat mencapai nilai dengan kategori baik. Sinergitas antara BPS, Bapperida, Diskominfosandi, dan OPD sangat penting untuk mencapai target yang diinginkan,”

Kepala BPS Sundari Budiani memberikan apresiasi terhadap kerja sama lintas instansi selama Tahun 2024. “Terima kasih kepada Diskominfostatispers atas kolaborasinya selama ini. Saya juga memperkenalkan Tim Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) tahun 2025 yang siap berkontribusi mendukung penyelenggaraan statistik sektoral tahun ini,” ungkapnya.

Rapat ini merupakan langkah penting dalam memantapkan koordinasi dan kolaborasi antar komponen SDI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah agar dapat berjalan dengan lancar, Sehingga dalam penanganan tata kelola data statistik sektoral bisa terlaksana dengan baik dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia di Mamuju Tengah di Tahun 2025.

Sosialisasi Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan Melalui Program Matappa Di Desa Babana, yang di buka Oleh Bapak Asisten 2 Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

Dalam hal ini, pelaku usaha kelautan dan perikanan sendiri adalah setiap orang atau korporasi yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.

Data atau kejelasan informasi terkait profesi bisa membantu seseorang saat ingin mendapat bantuan atau ikut serta dalam program yang dicanangkan oleh pemerintah. Di samping itu, pemerintah pun, melalui berbagai instansi dan kementerian, juga terus menyosialisasikan bermacam program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Begitu pula yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam rangka memberikan perlindungan, pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, dan pendataan terhadap pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka).

Kusuka merupakan bagian dari Satu Data KKP seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Penandatangan nota kesepahaman antara Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mamuju pemanfaatan aplikasi RRI NEWS dan kanal website rri.co.id sebagai sarana publikasi kegiatan opd di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Kerjasama antara LPP RRI Mamuju dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah terkait pemanfaatan portal RRI NEWS sebagai sarana dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun Maksud Dan Tujuan Yang Tertuang Dalam Nota Kesepahaman :

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk melaksanakan kerja sama koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan aplikasi RRI News dan kanal website rri.co.id sebagai sarana publikasi kegiatan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah; dan

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif dalam rangka pemanfaatan aplikasi RRI News dan kanal website rri.co.id sebagai sarana publikasi kegiatan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Dengan adanya kerjasama antara LPP RRI dan Pemkab Mamuju Tengah diharapkan semua kegiatan OPD di lingkup pemerintah dapat di publikasikan ke masyarakat luas melalui RRI NEWS dan kanal rri.co.id.